Sejak resmi diluncurkan beberapa hari yang lalu, Program LCGC Pemerintah Indonesia, banyak diperdebatkan. Mulai dari “Sang Gubernur”, Masyarakat Transportasi, bahkan mungkin “Si Tenar Vicky”…
Berbagai argumentasi dilontarkan dan masing-masing memiliki alasan yang kalau diperdebatkan butuh lebih dari sebuah Disertasi S3 untuk membahasnya. Tapi coba kita lihat dari perspective lain, yaitu dari Sisi Safety. Berdasarkan Laporan WHO yang direlease yang dikutip dari Jakarta Globe :
Traffic-related deaths have hit worrying levels in Indonesia amid an economic boom that has seen a growing number of people aspire to own a motor vehicle, a report from the World Health Organization indicates. The Global Status Report on Road Safety 2013, released on Thursday, noted that 1.24 million people died on roads around the world in 2010, a figure it deemed “unacceptably high.” The reported death rate on Indonesia’s roads was put at 31,234, although the real figure could be as high as 47,673, the WHO said. “Rapid motorization in Indonesia over the past few decades has been accompanied by an increasing number of road traffic fatalities,” the report said. Motorcyclists accounted for the biggest segment of fatalities, at 36 percent, followed by bus passengers at 35 percent. Pedestrians were the next most vulnerable at 21 percent, while car drivers and passengers accounted for just 1 percent of fatalities. The high number of fatalities among motorcyclists reflects the dominance of two-wheelers on the country’s streets. Of the nearly 72.7 million registered motor vehicles in Indonesia, the WHO report identified 60.1 million as motorcycles. It also noted that while motorcycle drivers wore a helmet in 80 percent of cases, their passengers only wore a helmet 52 percent of the time. Speeding was also highlighted as another factor. The report said that while national speed limits were in place, their enforcement by authorities was poor, rating just a four on a scale of zero to 10, with 10 representing the tightest enforcement possible.
Dari report diatas salah satu kesimpulan yang diambil adalah hampir 71% kecelakaan melibatkan Sepeda Motor dan Penumpang Bus. Motor merupakan sarana transportasi yang paling efisien dan murah, dikarenakan ketidakberhasilan masyarakat dan pemerintah menciptakan angkutan umum massal yang nyaman dan murah. Seperti di Jakarta, rata-rata jarak tempuh sepeda motor sudah melebihi dari 10km, dan ini tentunya akan sangat riskan terhadap faktor keletihan dari sang pengendara. Belum lagi kalau Penumpang sepeda motor tersebut adalah keluarga dengan jumlah penumpang lebih dari 1, bisa kita bayangkan betapa tidak safetynya kondisi tersebut.
LCGC paling tidak bisa menjembatani kebutuhan masyarakat untuk bisa menggunakan mode transportasi yang lebih aman dan nyaman dibandingkan sepeda motor. Dalam aturan tersebut diatur bahwa kendaraan harus memiliki standar fuel ekonomi diatas 20 km/L dan ini tentunya akan mendorong Pabrikan menghasilkan mobil yang hemat dan efisien, karena pada akhirnya masyarakat penggunalah yang akan menilai bahwa sebuah produk tersebut berhasil memenuhi ekspektasi mereka atau tidak. Kalau untuk Jakarta sendiri, tidak lain adalah Angkutan Massal. Tidak ada Pabrikan mobil satupun yang tidak setuju dengan policy ini, tetapi yang ditunggu adalah “Realisasi Nyata” dan bukan lip service saat kampanye. Kita menyaksikan betapa susahnya Pembangunan Infrastruktur yang satu ini dan ketika ini tidak berjalan, Pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat untuk mencari Mode yang paling baik bagi mereka.
Mengenai Subsidi BBM, LCGC justru mendorong munculnya produk yang hemat and efisien, dan ini tentunya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Business as Usual saat ini. Kebijakan subsidi terbukalah yang menjadi ujungnya, kalau memang subsidi BBM mau dikurangi, maka Pemerintah dan DPR harus mampu mensiasati dengan cantik dan tidak melemparkan konflik tersebut kepada masyarakat. Pola subsidi tertutup atau subsidi tetap harus sudah menjadi pilihan kebijakan kedepan.
Perspective lain adalah dari segi Pengembangan Industri, LCGC menyerap Investasi dan membuka lapangan kerja baru. Untuk hal ini sudah banyak fakta dan data yang disampaikan oleh Pak Hidayat dan kalau digoogle kayaknya bisa kita pahami apa saja yang melatarbelakangi munculnya kebijakan ini.
So, pilihan kebijakan pasti memiliki akses positif dan negatif seperti sebuah mata uang. Tinggal bagaimana respon kita bersama untuk memaksimalkan aspek positifnya dan menekan aspek selanjutnya….
Wicanzayu's Weblog 